PROGRAM vs PROYEK

PROGRAM vs PROYEK

Sebuah Refleksi Kritis Terhadap Pelaksanaan PNPM

Oleh : Beckrand Kolosovic

Community Development adalah sebuah kegiatan sosial yang dipelopori NGO (Non Goverment Organisation), semangat awalnya pun dilandasi oleh sebuah gerakan yang cenderung sedikit bersebarangan dengan pemerintah saat itu. Adalah kelompok intelektual muda sebagai middle class yang menjadi motor penggerak di dalamnya dengan melakukan upaya pencerahan dan Penyadaran (Enligthment & awarnes) terhadap masyarakat yang pada saat itu dipandang sebagai kelompok subordinant atau kelompok yang luput dari perhatian pemerintah.

Seiring perjalanannya kelompok ini mulai mendapatkan tempat dan perhatian dari masyarakat di kala itu. Upaya untuk mendapatkan tempat dimasyarakat ini dilakukan dengan mengusung sebuah isu perlawanan terhadap negara, yang saat itu dianggap telah gagal menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat.

Dekade 80 an, adalah puncak keemasan kemunculan organisasi non pemerintah, hal ini di tandai dengan banyaknya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermunculan, perannyapun di anggap sangat vital dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan Negara. Dalam pandangan rezim yang berkuasa hal ini di anggap sebuah gerakan yang akan menimbulkan bahaya laten terhadap eksistensi kelanggengan kekuasaan. Maka di lakukanlah upaya depolitasi peran NGO dengan di keluarkannya kebijakan peneyeragaman azaz guna mencegah adanya upaya untuk merongrong kekuasaan.

Akibat adanya kebijakan depolitisasi, peran NGO Lambat laun mulai mengalami pasang surut, di sisi lain pemerintahpun telah melakukan berbagai pembanahan dalam aspek pelayanan dan keberpihakan terhadap rakyat. Dan guna mengakomodir kelompok NGO maka pemerintah meluncurkan beberapa program seperti IDT, P3DT dan lain sebagainya untuk tujuan program modernisasi desa yang mekanisme pengelolaannya sedikit banyak menggunakan paradigma dan pendekatan yang telah dilakukan NGO sebelumnya dengan tujuan agar program yang di usung dapat di kontrol dan di awasi.

Salah satu wujud dari kebijakan tersebut adalah kemunculan Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat PNPM-MP (1998) awalnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), (P3DT) (IDT), kemunculannya dilatarbelakangi sebuah pemikiran atau pandangan trend program pro rakyat, tujuan lain dari program ini, adalah menjawab disparitas pembangunan antara wilayah pulau jawa dan daerah yang ada di luar pulau jawa dan ketimpangan antara pembangunan wilayah kota dan wilayah pedesaan. Sejak kemunculannya tercatat trilyunan dana yang di gelontorkan pemerintah melalui PNPM, walhasil dalam pelaksanaannya, Program di anggap telah berhasil menciptakan efisiensi anggaran pembangunan di wilayah perdesaan melalui swakelola dan dukungan swadaya masyarakat, hal ini dikarenakan sistim perencanaan, pelaksanaan & Pelestarian kegiatan di lakukan dengan menggunakan jasa pendampingan fasilitator yang di anggap murah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aspek tahapan kegiatan program, jika di bandingkan dengan mekanisme reguler yang tentunya membutuhkan penganggaran yang jauh lebih besar.

Disamping efisiensi penggunaan anggaran, PNPM sebagai program cluster II inipun telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat miskin di wilayah perdesaan walapun penciptaan lapangan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara, paling tidak mampu memenuhi kebetuhan hidup masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Dari gambaran hasil positif yang telah ditorehkan selama kurang lebih dari 1 dasawarsa oleh program PNPM dalam agenda penuntasan kemiskian di negara ini, di sisi lain tidak sedikit permasalahan muncul sebagai fakta lapangan akibat dari kesalahan fasiltasi program dan adanya pergeseran paradigma visi program pada ranah fasilitasi, PNPM seharusnya bertujuan (1), Penanggulangan kesmikinan, (2), mendorong pembangunan yang inklusif, (3), mendorong layanan publik yang akuntabel, dan (4), penguatan Kapasitas lokal, semua ini dilakukan dalam bingkai proses kesinambungan berupa masyarakat berdaya (Community Participation), Masyarakat mandiri (Community Institutuion) dan tujuan akhir menjadi masyarakat mandiri (community Engagement), pendekatannyannya pun harus berubah dari sebuah program pemberdayaan manjadi sebuah gerakan sosial. Permasalahan kecil yang muncul adalah Disorinteasi program, penekanan pendekatan fasilitasi lebih mengedepankan aspek Pembangunan Fisik insfrastruktur yang berciri keprojekan dari pada unsur pemberdayaan gerakan sosial, hal ini berpengaruh pada rumusan target indikator capaian keberhasilan program, dimana yang dijadikan tolok ukur adalah seberapa berkulaitas terbangunnya sebuah fasilitas infrastrktur untuk ukuran keberhasilan dan seberapa besar dana yang diselewengkan oleh masyarakat sebagai indikator permaslahan atau ketidak berhasilan program, di tambah lagi saat ini belum ada indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan program.

Tahapan perencanaan yang seharusnya di jadikan fondasi dasar (Power OF Plan) dari sebuah pelaksanaan kegiatan untuk satu siklus, kadang hanya dijalankan stengah hati, membuat masyarakat seakan dimobilisasi jauh dari kesadaran akan pentingnya membangun desa yang berdampak pada kesadaran palsu, padahal pada tahapan perencanaan inilah yang akan menentukan hasil akhir dari sebuah pelaksanaan siklus program, tidak jarang kita gagal membaca dalam memfasilitasi bahwa usulan kegiatan yang muncul adalah usulan asal usul, bukan usulan yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat dan diyakini akan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat akan tetapi usulan yang sekedar mendapatkan proyek pembagian kue. Dana BLM yang seharusnya menjadi stimulan ( mainan) justru menjadi hal dominan dan menentukan.

Untuk itu diperlukan kepekaan sosial bagi seorang fasilitator atas gelagat yang muncul saat ini, dibutuhkan kemampuan untuk membaca karakter kultur sosial masyararakat, serta pengatahuan dan kemampuan fasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pada prinsipnya kualitas proses perencanaan sangat menentukan kualitas kegiatan yang akan di danai melalui uang rakyat, mari hentikan membuat masayarakt susah dengan ketidak tahuan kita, jangan lagi hamburkan dana negara untuk kegiatan yang tidak dibutuhkan dan pemborosan. Sudah seberapa berhasil PNPM dalam penuntasan kemiskinan sebagai tujuan utamanaya???? Mari Kita Coba Jawab. @ redaksi Devisi Media Pokja RBM Kab. Gorontalo-2013