PROGRAM vs PROYEK

PROGRAM vs PROYEK

Sebuah Refleksi Kritis Terhadap Pelaksanaan PNPM

Oleh : Beckrand Kolosovic

Community Development adalah sebuah kegiatan sosial yang dipelopori NGO (Non Goverment Organisation), semangat awalnya pun dilandasi oleh sebuah gerakan yang cenderung sedikit bersebarangan dengan pemerintah saat itu. Adalah kelompok intelektual muda sebagai middle class yang menjadi motor penggerak di dalamnya dengan melakukan upaya pencerahan dan Penyadaran (Enligthment & awarnes) terhadap masyarakat yang pada saat itu dipandang sebagai kelompok subordinant atau kelompok yang luput dari perhatian pemerintah.

Seiring perjalanannya kelompok ini mulai mendapatkan tempat dan perhatian dari masyarakat di kala itu. Upaya untuk mendapatkan tempat dimasyarakat ini dilakukan dengan mengusung sebuah isu perlawanan terhadap negara, yang saat itu dianggap telah gagal menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat.

Dekade 80 an, adalah puncak keemasan kemunculan organisasi non pemerintah, hal ini di tandai dengan banyaknya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermunculan, perannyapun di anggap sangat vital dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan Negara. Dalam pandangan rezim yang berkuasa hal ini di anggap sebuah gerakan yang akan menimbulkan bahaya laten terhadap eksistensi kelanggengan kekuasaan. Maka di lakukanlah upaya depolitasi peran NGO dengan di keluarkannya kebijakan peneyeragaman azaz guna mencegah adanya upaya untuk merongrong kekuasaan.

Akibat adanya kebijakan depolitisasi, peran NGO Lambat laun mulai mengalami pasang surut, di sisi lain pemerintahpun telah melakukan berbagai pembanahan dalam aspek pelayanan dan keberpihakan terhadap rakyat. Dan guna mengakomodir kelompok NGO maka pemerintah meluncurkan beberapa program seperti IDT, P3DT dan lain sebagainya untuk tujuan program modernisasi desa yang mekanisme pengelolaannya sedikit banyak menggunakan paradigma dan pendekatan yang telah dilakukan NGO sebelumnya dengan tujuan agar program yang di usung dapat di kontrol dan di awasi.

Salah satu wujud dari kebijakan tersebut adalah kemunculan Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat PNPM-MP (1998) awalnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), (P3DT) (IDT), kemunculannya dilatarbelakangi sebuah pemikiran atau pandangan trend program pro rakyat, tujuan lain dari program ini, adalah menjawab disparitas pembangunan antara wilayah pulau jawa dan daerah yang ada di luar pulau jawa dan ketimpangan antara pembangunan wilayah kota dan wilayah pedesaan. Sejak kemunculannya tercatat trilyunan dana yang di gelontorkan pemerintah melalui PNPM, walhasil dalam pelaksanaannya, Program di anggap telah berhasil menciptakan efisiensi anggaran pembangunan di wilayah perdesaan melalui swakelola dan dukungan swadaya masyarakat, hal ini dikarenakan sistim perencanaan, pelaksanaan & Pelestarian kegiatan di lakukan dengan menggunakan jasa pendampingan fasilitator yang di anggap murah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aspek tahapan kegiatan program, jika di bandingkan dengan mekanisme reguler yang tentunya membutuhkan penganggaran yang jauh lebih besar.

Disamping efisiensi penggunaan anggaran, PNPM sebagai program cluster II inipun telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat miskin di wilayah perdesaan walapun penciptaan lapangan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara, paling tidak mampu memenuhi kebetuhan hidup masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Dari gambaran hasil positif yang telah ditorehkan selama kurang lebih dari 1 dasawarsa oleh program PNPM dalam agenda penuntasan kemiskian di negara ini, di sisi lain tidak sedikit permasalahan muncul sebagai fakta lapangan akibat dari kesalahan fasiltasi program dan adanya pergeseran paradigma visi program pada ranah fasilitasi, PNPM seharusnya bertujuan (1), Penanggulangan kesmikinan, (2), mendorong pembangunan yang inklusif, (3), mendorong layanan publik yang akuntabel, dan (4), penguatan Kapasitas lokal, semua ini dilakukan dalam bingkai proses kesinambungan berupa masyarakat berdaya (Community Participation), Masyarakat mandiri (Community Institutuion) dan tujuan akhir menjadi masyarakat mandiri (community Engagement), pendekatannyannya pun harus berubah dari sebuah program pemberdayaan manjadi sebuah gerakan sosial. Permasalahan kecil yang muncul adalah Disorinteasi program, penekanan pendekatan fasilitasi lebih mengedepankan aspek Pembangunan Fisik insfrastruktur yang berciri keprojekan dari pada unsur pemberdayaan gerakan sosial, hal ini berpengaruh pada rumusan target indikator capaian keberhasilan program, dimana yang dijadikan tolok ukur adalah seberapa berkulaitas terbangunnya sebuah fasilitas infrastrktur untuk ukuran keberhasilan dan seberapa besar dana yang diselewengkan oleh masyarakat sebagai indikator permaslahan atau ketidak berhasilan program, di tambah lagi saat ini belum ada indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan program.

Tahapan perencanaan yang seharusnya di jadikan fondasi dasar (Power OF Plan) dari sebuah pelaksanaan kegiatan untuk satu siklus, kadang hanya dijalankan stengah hati, membuat masyarakat seakan dimobilisasi jauh dari kesadaran akan pentingnya membangun desa yang berdampak pada kesadaran palsu, padahal pada tahapan perencanaan inilah yang akan menentukan hasil akhir dari sebuah pelaksanaan siklus program, tidak jarang kita gagal membaca dalam memfasilitasi bahwa usulan kegiatan yang muncul adalah usulan asal usul, bukan usulan yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat dan diyakini akan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat akan tetapi usulan yang sekedar mendapatkan proyek pembagian kue. Dana BLM yang seharusnya menjadi stimulan ( mainan) justru menjadi hal dominan dan menentukan.

Untuk itu diperlukan kepekaan sosial bagi seorang fasilitator atas gelagat yang muncul saat ini, dibutuhkan kemampuan untuk membaca karakter kultur sosial masyararakat, serta pengatahuan dan kemampuan fasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pada prinsipnya kualitas proses perencanaan sangat menentukan kualitas kegiatan yang akan di danai melalui uang rakyat, mari hentikan membuat masayarakt susah dengan ketidak tahuan kita, jangan lagi hamburkan dana negara untuk kegiatan yang tidak dibutuhkan dan pemborosan. Sudah seberapa berhasil PNPM dalam penuntasan kemiskinan sebagai tujuan utamanaya???? Mari Kita Coba Jawab. @ redaksi Devisi Media Pokja RBM Kab. Gorontalo-2013

TIM PENILAI SIKOMPAK AWARD TAHUN 2013

Alhamdulillah pada edisi bulan ini kami dari Devisi Media POKJA RBM Kab. Gorontalo telah merampugkan beberapa headline tentang kunjungan Tim Penilai SIKOMPAK Award Tahun 2013 yang pada bulan yang lalu telah mengunjungi serta menilai pada Kategori penilaian PPD ( Perencanaan Partisipatif Desa )dalam hal ini untuk tingkat Nasional di wakili oleh salah satu desa di kabupaten gorontalo tepatnya di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

WORKSHOP PENYUSUNAN MODUL POKJA RBM KAB. GORONTALO T.A 2013

Gorontalo – (18/05/2013). Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Gorontalo kembali menggelar Workshop Penyusunan Modul Pokja RBM Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Program Kerja POKJA RBM Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013. Workshop ini Dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) hari Efektif sejak tanggal 17 s/d 18 Mei 2013 di Aula UPK PNPM Kec. Tibawa. Workshop ini dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Anggota masing-masing Devisi Pokja RBM Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Beliau Bpk. Kepala Badan BPM-PD Kabupaten Gorontalo. Disamping itu pula, Hadir beberapa FK dari beberapa kecamatan yang terlibat dalam hal penyusunan modul Pokja RBM.

Beberapa hal yang menjadi grand point penyusunan modul masing-masing Devisi adalah sebagai berikut :

1.      Devisi PKM diantaranya;

-          Pelatihan TP2M

-          Seminar Partisipatif

2.      Devisi CBM

-          Dukungan Prestasi

-          Audit CBM

3.      Devisi Media

-          BIAS (Bincang Santai) Lewat Radio

-          Iklan/Spot Radio

-          Pengembangan Jaringan

4.      Devisi Advokasi Hukum

-          Dukungan Penyelesaian Masalah

5.      Devisi PKBM

-          Dialog Warung Kopi PNPM

-          Gelar Karya PNPM

Seluruh Peserta Workshop terlibat aktif dalam Penyusunan Modul tersebut di atas dari masing-masing devisi. Hal terlihat dari Peran aktif Diskusi masing-masing Pengurus dan Anggota Devisi dalam merancang/membuat serta menghasilkan Modul yang nantinya menjadi acuan pada saat pelaksanaan kegiatan dimasing-masing Devisi POKJA RBM Kabupaten Gorontalo. (Eka-Olis.red)

Konsolidasi Workshop Penyusunan Modul POKJA RBM Kab. Gorontalo

Tibawa ( 17 Mei 2013 )

Workshop POKJA RBM Kab. Gorontalo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 di mulai dengan Konsolidasi pembahasan Penyusunan Modul hari jum'at tanggal 17 Mei 2013  yang di pandu langsung oleh Faskab Integrasi Kab. Gorontalo Bpk Ir. Hasan Mohamad - MI dan di hadiri oleh Ketua POKJA RBM Kab. Gorontalo Bpk. Wowiling Habibullah beserta Ketua-ketua Devisi.

Pada kesempatan ini Bpk Ir. Hasan Mohamad-MI menyampaikan hal-hal tentang tata cara proses penyusunan Modul yang nantinya akan menjadi bahan dalam Penyusunan Modul untuk masing-masing Devisi sehingganya pada pelaksanaan Program Kerja, POKJA RBM mampu melaksanakan sesuai dengan Modul yang telah disusun.@eka-olis..red.

TALK SHOW POKJA RBM KAB. GORONTALO ( 13 MEI 2013 )

@Kab.Gorontalo Senin,13052013 

Tahun 2013 POKJA RBM Kab. Gorontalo melaksanakan Program dalam rangka mengkampanyekan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM-MPd ).

POKJA RBM Kab. Gorontalo dalam hal ini melalui Devisi Media bekerja sama dengan Radio POLIYAMA 103 FM menyelenggarakan Dialog Interaktif dengan Nara Sumber yang berkompoten diantaranya..Fasilitator Kabupaten dan Pelaku-pelaku Program..

Dalam Dialog Interaktif kali ini di awali oleh Nara Sumber Faskab Integrasi Bpk Ir. Hasan Mohamad- MI ( Motivator Integrasi ) dan Moderatornya Ketua POKJA RBM Kab. Gorontalo Bpk Wowiling Habibullah. dengan Tema " Kebijakan PNPM Integrasi dan PNPM MPd ) 

Pada kesempatan kali ini Devisi Media POKJA RBM Kab. Gorontalo menghimbau kepada seluruh Pelaku Program Se- Indonesia untuk dapat lebih lagi mengkampanyekan Program...

@redaksi devisi media kab.gorontalo

Expedisi Tonala Pokja RBM Kab. Gorontalo

Perjalanan Expedisi kali ini sangat menantang buat kami...!!! Pokja RBM kab. Gorontalo menggagas sebuah ide dalam membantu masyarakat miskin..
Desa Tonala mungkin ini nama desa yang jarang di dengar oleh siapa saja.!!
nama yang unik buat kami tim expedisi..!! perjalanan kami sangat menantang adrenalin kami..!!bahkan sampai kami terjatuh dari kenderaan yang kami naiki...!!
Sebuah gagasan ini mungkin sangat gila buat orang lain, tapi bagi kami sangatlah waaaahhhhh...!!!
" Membangun Gorontalo dari Desa " itu motto kami..!!

GELAR KARYA PNPM & PKK SE- KAB. GORONTALO TAHUN 2013

Limboto, Gelar Karya PNPM & PKK Se- Kabupaten Gorontalo Tahun 2013

Pelaksanaan Gelar Karya Tahun ini begitu meriah..yang diawali dengan Upacara Devilei yang di pimpin langsung oleh BUPATI Gorontalo Bapak Drs. David Bobihoe Akib yang di hadiri oleh seluruh Pimpinan SKPD Kab. Gorontalo Tim Penggerak PKK Se-Kab. Gorontalo dan Para Pelaku PNPM Se- Kab. Gorontalo.

Pagelaran PNPM ini merupakan kegiatan rutin yang sering dilaksanakan oleh Pelaku PNPM Se- Kab. Gorontalo dan merupakan ajang kompetisi dari masing-masing kecamatan dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik Penilaian Pelaku, Penilaian Stand, Cerdas Cermat, PNPM Idol, dan Penilaian Hasil Produk SPKP yang di pamerkan di masing-masing stand.

Adapun yang menarik dalam Gelar Karya Tahun ini sebagaimana MOU antar PKK di tahun sebelumnya bersama PNPM yakni menjalin kerjasama antar  PNPM  dalam hal ini Pembimbingan terhadap Kelompok SPKP ( Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ) diwujudkan dalam Pameran di tahun ini.

Dalam penyampaiannya pada sambutan Pembukaan Gelar Karya kali ini  Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Gorontalo Ibu Rahmijati Yahya selaku anggota DPD RI menyampaikan bahwa Gelar Karya PNPM & PKK pada tahun ini merupakan langkah awal menuju pembangunan yang mandiri di mana rangkaian kegiatan ini akan di selenggarakan setiap tahun sehingga PKK akan mengawal kelompok SPKP di desa dengan mengutamakan ibu-ibu dasawisma agar lebih mengembangkan produktifitas usaha yang selama ini yang menjadi tujuan utama pembangunan daerah yakni mengentaskan kemiskinan.

Gelar Karya PNPM menjadi ajang silaturahim bagi seluruh masyarakat di Kab. Gorontalo.

Selamat for PNPM dan PKK Maju berjuang untuk masyarakat miskin demin kemandirian.

RAKOR ASOSIASI UPK SE-KAB.GOROTALO DIRANGKAIKAN DENGAN PISAH SAMBUT FASKEU KAB.GORONTALO TAHUN 2013

Rabu,06 Februari 2013 bertempat di lokasi pemancingan Desa Bunggalo Kec. Talaga Jaya merupakan agenda Rakor UPK Se-Kab.Gorontalo dengan beberapa agenda yang dilaksanakan yakni tentang Evaluasi UPK tentang pelaksanaan hasil MAD Tutup Buku yang telah dilaksanakan di masing-masing kecamatan.Pada kesempatan Rakor ini di hadiri oleh Kepala BPM-Pemdes Kab. Gorontalo { Bpk. Drs. Ayuba Hida, MPd. } Bapak Camat Talaga Jaya, PJOK Kec. Talaga Jaya, Ketua POKJA RBM Kab. Gorontalo { Bpk. Wowiling Habibullah },Faskab Integrasi Kab. Gorontalo { Ir. Hasan Mohamad }Faskeu Kab. Gorontalo baru { Bpk. Risno Ibrahim, SE } dan Faskeu Kab. Gorontalo lama { Bpk. Moh. Sugiartono, SE } 

Agenda Rakor ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dimana Asosiasi UPK dalam hal ini di ketuai oleh Bpk Riko Paramata { Ketua UPK Tibawa } dalam penyampaiannya di awal kegiatan mengharapkan agar Rapat koordinasi  ini bukan hanya sekedar  sebagai ajang silaturahim antara UPK akan tetapi ajang untuk mengevaluasi kinerja UPK  karena UPK Se-Kab. Gorontalo merupakan Icon dari beberapa UPK Se-Provinsi Gorontalo.dan pada agenda ini pula diselenggarakan pemilihan kembali Sekretaris Asosiasi UPK Kab. Gorontalo dimana pada kesempatan ini yang menjadi Sekretaris Asosiasi UPK Kab. Gorontalo yakni Bpk. Moh. Daud  Adam { Ketua UPK Talaga Jaya }

Seperti yang disampaikan  oleh Kepala BPM-Pemdes Kab. Gorontalo bahwa dari hasil MAD Tutup Buku yang dilaksanakan di masing-masing Kecamatan bahwa UPK merupakan salah satu pengelola yang sangat penting dalam hal keuangan ini di karenakan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh UPK alhmadulillah masih bisa diatasi dalam lingkup UPK itu sendiri.dengan harapan agar UPK mampu mengatasi segala persoalan yang ada.

Dalam kegiatan Rakor ini pula di rangkaikan dengan agenda perpisahan Faskeu Kab. Gorontalo dalam hal ini Faskeu Kab. Gorontalo yang lama Bpk Moh. Sugiartono ,SE telah pindah ke Kab. Boalemo yang di gantikan oleh Feskeu yang baru Bpk. Risno Ibrahim ,SE.pada acara perpisahan ini Bpk Moh. Sugiartono, SE  menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh UPK yang telah bekerja secara baik dalam hal mengelola keuangan dengan harapan agar kinerja ini tetap di pertahankan apalagi dalam hal pengembalian dana SPKP.sehingga masalah yang ada di masing-masing UPK dapat teratasi.

Pada agenda Rakor ini pula Bpk Risno Ibrahim, SE menyampaikan beberapa hal dalam ragka penguatan kapasitas UPK agar UPK mampu bekerja secara profesional apalagi dalam pelaporan setiap bulannya sehinggga akan ada penguatan terhadap UPK yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pada akhir kegiatan Asosiasi UPK Kab. Gorontalo untuk kegiatan Rakor di bulan Maret akan dilaksanakan di kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo pada tanggal 09 Maret 2013 kemudian pada agenda kedepan diharapkan UPK mampu menampilkan Best Practice tentang UPK yang menjadi kesepakatan rakor pada bulan depan.